AD ART AP2I

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dapat diwujudkan dengan pembangunan nasional yang didalamnya menuntut peran aktif pekerja termasuk pekerja di sektor perikanan dan suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Bahwa peran aktif pekerja di sektor perikanan dalam pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan mencerdaskan kehidupan pekerja di sektor perikanan Indonesia dan kebebasan berserikat serta dihapuskannya segala macam penindasan terhadap kaum pekerja Indonesia.

Bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, maka pembentukan Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia adalah untuk melindungi, membela, mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja perikanan demi terwujudnya kehidupan pekerja perikanan Indonesia dan keluarganya yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan penguatan sumber daya manusia, advokasi, keuangan, soliditas dan solidaritas, administrasi serta penguasaan teknologi informasi dan propaganda positif demi terwujudnya kesetaraan sesama pelaku hubungan industrial.

Atas dasar cita-cita luhur tersebut dengan berpedoman kepada konstitusi negara, maka disepakati bersama untuk mendirikan atau membentuk Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA, PEMBENTUKAN DAN WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

  1. Organisasi ini bernama Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia, yang disingkat AP2I dan disepakati dalam istilah asing disebut Indonesian Fisheries Workers Association, yang disingkat IFWA.
  2. AP2I didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2

Pembentukan dan Waktu

AP2I dibentuk dan didirikan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada tanggal 01 Mei 2021

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Kantor Pusat AP2I berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal.

BAB II

ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

Asas

AP2I berasaskan PANCASILA dan UUD 1945.

Pasal 5

Sifat

AP2I adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektor perikanan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PANJI, BENTUK LAMBANG DAN ARTI LAMBANG

Pasal 6

Panji

Disamping Sang Saka Merah Putih sebagai bendera Negara Republik Indonesia, AP2I memiliki Panji yang merupakan bendera organisasi berwarna dasar putih dengan lambang organisasi ditengahnya.

Pasal 7

Bentuk Lambang

Bentuk Lambang AP2I menyerupai lingkaran bergerigi berwarna hitam yang terdapat tulisan ASOSIASI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA berwarna merah ditengahnya serta gambar kemudi kapal berwarna kuning di bagian bawah, gambar rantai melingkar berwarna hitam, gambar padi dan kapas, gambar kapal perikanan berwarna hitam, gambar garis-garis berombak ilustrasi air laut berwarna hitam, gambar ilustrasi ikan berwarna hitam, gambar jangkar berwana hitam, dan gambar bintang berwarna kuning dengan perisai berwana hitam dibelakangnya.

Pasal 8

Arti Lambang

Lambang AP2I memiliki kandungan arti:

  1. Warna dasar putih melambangkan keikhlasan, kejujuran, dan transparansi.
  2. Gambar menyerupai lingkaran dengan delapan gerigi berwarna hitam melambangkan pekerja perikanan yang tangguh dan berdedikasi tinggi dalam tugas dan tanggungjawabnya serta sifat kegiatan profesi pelaut yang meliputi 8 penjuru angin.
  3. Tulisan Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia melingkar berwarna merah melambangkan nama organisasi yang akan berjuang keras secara baik dan benar.
  4. Gambar kemudi kapal berwarna kuning melambangkan penentu arah perjuangan menuju pada visi dan misi organisasi.
  5. Gambar rantai melingkar berwarna hitam melambangkan aktivitas organisasi di isi oleh para anggota yang saling membantu satu sama lain.
  6. Gambar untaian padi dengan 45 butir berwarna kuning dan kapas sebanyak 17 buah berwarna hijau putih, melambangkan keadilan, kemakmuran, dan tercukupi akan sandang, pangan dan papan bagi pekerja perikanan dan keluarganya.
  7. Seluruh untaian yang meliputi 45 butir padi, 17 buah kapas dan 8 penjuru angin pada gambar kemudi kapal melambangkan angka hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia.
  8. Gambar kapal, ikan, laut, dan jangkar berwarna hitam melambangkan profesi pekerja perikanan.
  9. Gambar bintang berwarna kuning emas dengan perisai berwarna hitam dibelakangnya melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa di mana gambar bintang berwarna kuning emas mencerminkan cahaya kerohanian bagi seluruh manusia dan perisai hitam yang berada dibelakang mencerminkan warna alam atau warna asli yang menggambarkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu di dunia.

BAB IV

TUJUAN, FUNGSI, HAK, DAN TUGAS-TUGAS

Pasal 9

Tujuan

AP2I bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi anggota dan keluarganya.

Pasal 10

Fungsi

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, AP2I berfungsi sebagai:

  1. Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
  2. Wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
  3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
  5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 11

Hak

Setelah mempunyai nomor bukti pencatatan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, AP2I berhak untuk:

  1. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
  2. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
  3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
  4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan anggotanya dan pekerja/buruh pada umumnya;
  5. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 12

Tugas-Tugas

AP2I memiliki tugas-tugas untuk:

  1. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
  2. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
  3. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  4. Memperjuangkan terlaksananya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
  5. Memperjuangkan terciptanya kondisi dan syarat-syarat kerja yang layak yang mencerminkan keadilan sosial.
  6. Membina para anggota agar memiliki tanggung jawab melalui peningkatan mutu pengetahuan, ketrampilan atau profesi dan kemampuan berorganisasi.
  7. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta baik dalam maupun luar negeri.

BAB V

KEDAULATAN DAN AFILIASI

Pasal 13

Kedaulatan

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota menurut sistim perwakilan dan dilaksanakan sepenuhnya disetiap jenjang organisasi.

Pasal 14

Afiliasi

AP2I dapat berafiliasi dengan Federasi/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditingkat Nasional dan Internasional.

BAB VI

KEANGGOTAN

Pasal 14

Anggota

  1. Anggota AP2I adalah setiap orang yang akan, sedang, dan telah bekerja atau dipekerjakan di sektor perikanan di suatu perusahaan di dalam maupun luar negeri dan tercatat menjadi anggota secara sukarela di Komisariat, Cabang, Pusat atau perwakilan AP2I di luar negeri.
  2. Keanggotaan AP2I bersifat perorangan.
  3. Klasifikasi Anggota AP2I terbagi menjadi:
    • Anggota Pendiri;
    • Anggota Departemen;
    • Anggota Divisi;
    • Anggota Biasa Tetap;
    • Anggota Biasa Temporer; dan
    • Anggota Kehormatan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) di atas, secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Organisasi.

Pasal 15

Hak-Hak Anggota

  1. Memperoleh perlindungan serta pembinaan dari organisasi.
  2. Memiliki hak dipilih dan/atau memilih pada setiap jenjang pemilihan Pengurus di organisasi.
  3. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kemajuan organisasi menurut tata cara organisasi.
  4. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 16

Kewajiban Anggota

  1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan dan/atau Keputusan-Keputusan Organisasi.
  2. Membela dan menjaga nama baik organisasi.
  3. Membayar uang pendaftaran dan uang iuran.

BAB VII

STRUKTUR DAN SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 17

Struktur Organisasi

Struktur organisasi AP2I, sebagai berikut:

  1. Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pengurus Pusat dan secara kelembagaan disebut Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia yang disingkat DPP AP2I.
  2. Tingkat Cabang meliputi setiap wilayah provinsi selain provinsi Jawa Tengah sebagai kantor DPP AP2I yang mempunyai anggota sedikitnya 250 (dua ratus lima puluh) orang yang dipimpin oleh Pengurus Cabang dan secara kelembagaan disebut Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia yang disingkat DPC AP2I.
  3. Tingkat Anak Cabang meliputi setiap wilayah Kabupaten/Kota selain Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai anggota sedikitnya 100 (seratus) orang yang dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang dan secara kelembagaan disebut Dewan Pengurus Anak Cabang Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia yang disingkat DPAC AP2I.
  4. Tingkat Komisariat dibentuk di perusahaan yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dipimpin oleh Pengurus Komisariat dan secara kelembagaan disebut Dewan Pengurus Komisariat Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia yang disingkat DPK AP2I dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.

Pasal 18

Dewan Pengurus Pusat

Susunan Pengurus Pusat:

  1. Seorang Ketua Umum;
  2. Empat orang Wakil Ketua Umum;
  3. Seorang Sekretaris Umum;
  4. Empat orang Wakil Sekretaris Umum;
  5. Seorang Bendahara Umum;
  6. Seorang Wakil Bendahara Umum; dan
  7. Beberapa orang dari unsur Anggota yang akan ditetapkan dalam Keputusan Organisasi.

Pasal 19

Dewan Pengurus Cabang/Anak Cabang

Susunan Pengurus Cabang/Anak Cabang terdiri dari:

  1. Seorang Ketua;
  2. Seorang Sekretaris;
  3. Seorang Bendahara.

Pasal 20

Dewan Pengurus Komisariat

Susunan Pengurus Komisariat terdiri dari :

  1. Seorang Ketua;
  2. Seorang Sekretaris;
  3. Seorang Bendahara.


BAB VIII

PENASEHAT

Pasal 21

Penasehat dapat dipertimbangkan dan diangkat dari anggota aktif yang dipandang mampu dan punya kapasitas untuk menjadi Penasehat.

BAB IX

MASA BAKTI

Pasal 22

Masa Bakti setiap tingkat pengurus organisasi adalah 5 (lima) tahun.

BAB X

KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23

Jenis Kongres Dan Rapat-Rapat

  1. Kongres terdiri dari: A. Kongres dan/atau; B. Kongres Luar Biasa.
  2. Rapat-rapat organisasi terdiri dari: A. Rapat Kerja Nasional; B. Rapat Pengurus Pusat; C. Rapat Pengurus Cabang; D. Rapat Pengurus Komisariat.

Pasal 24

Kongres

  1. Kongres merupakan forum kekuasaan tertinggi dan sebagai perwujudan kedaulatan anggota.
  2. Kongres diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
  3. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari utusan yang berhak hadir.
  4. Kongres berwenang untuk:
    • Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
    • Menyusun Program Umum Organisasi;
    • Memilih, menetapkan dan mengesahkan Susunan Pengurus Pusat;
    • Menetapkan Keputusan-Keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 25

Kongres Luar Biasa

Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa yang mempunyai wewenang yang sama seperti Kongres.

Pasal 26

Rapat Kerja Nasional

  1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kerja organisasi.
  2. Rapat Kerja Nasional berwenang menyempurnakan, membuat perencanaan dan menjabarkan program umum organisasi.
  3. Rapat Kerja Nasional berwenang menetapkan dan mengesahkan Peraturan Organisasi.
  4. Rapat Kerja Nasional berwenang mengesahkan pembentukan atau pembubaran Divisi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
  5. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu periode masa kepengurusan.
  6. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat.

Pasal 27

Rapat Pengurus Pusat

  1. Rapat Pengurus Pusat berwenang menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program organisasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional.
  2. Rapat Pengurus Pusat berwenang menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO).
  3. Rapat Pengurus Pusat berwenang menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi.
  4. Jadwal dan Agenda Rapat Pengurus Pusat ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
  5. Rapat Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum.

Pasal 28

Rapat Cabang dan Rapat Komisariat

Rapat Cabang/Komisariat merupakan forum informasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan program kerja organisasi ditingkat Cabang/Komisariat, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 29

Pendapatan

  1. Sumber dana organisasi terdiri dari: A. Uang Pendaftaran dan Uang Iuran Anggota; B. Kerja sama-kerja sama yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; C. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Besaran Uang Pendaftaran dan Uang Iuran Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Penggunaan Kekayaan

  1. Kekayaan organisasi digunakan untuk kegiatan-kegiatan organisasi berdasarkan program umum organisasi.
  2. Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) di atas, Pengurus Pusat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) pada setiap tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

  1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan tertulis dari 90% (sembilanpuluh perseratus) dari seluruh anggota aktif AP2I.
  2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa dan disetujui oleh 90% (sembilanpuluh perseratus) peserta sah Kongres atau Kongres Luar Biasa.
  3. Dalam hal organisasi dibubarkan maka seluruh asset dan kekayaan organisasi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, diserahkan/dihibahkan kepada badan atau lembaga sosial Indonesia

BAB XIII

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 32

Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 33

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Pada Tanggal: 01 Mei 2021.

   

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Persyaratan Menjadi Anggota:

  1. Mendaftar pada Pengurus.
  2. Mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota dengan melampirkan salinan dokumen-dokumen kepelautan yang sah dan masih berlaku dan Pas photo.
  3. Bersedia menyetujui, mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan Organisasi dan/atau Keputusan-Keputusan Organisasi.
  4. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.
  5. Membayar uang pangkal dan uang iuran keanggotaan pada saat pendaftaran.
  6. Tidak menjadi anggota organisasi pekerja/buruh sejenis.
  7. Aturan pendaftaran selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 2

Penerimaan Menjadi Anggota

  1. Pengesahan keanggotaan setelah yang bersangkutan mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan keanggotaan.
  2. Pemohon yang telah diterima menjadi anggota diberikan Kartu Tanda Anggota dan Buku Keanggotaan.
  3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) di atas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 3

Tindakan Disiplin

  1. Tindakan disiplin dikenakan kepada anggota berupa: A. Peringatan tertulis. B. Skorsing. C. Pemberhentian atau pemecatan.
  2. Pelaksanaan tindakan disiplin diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4

Pembelaan Diri

  1. Pembelaan diri oleh anggota atau tindakan disiplin, dapat dilakukan dalam rapat pengurus masing-masing tingkat organisasi.
  2. Apabila ternyata dikemudian hari tidak terbukti kesalahannya maka Pengurus harus segera melakukan rehabilitasi keanggotaan yang bersangkutan.
  3. Prosedur dan tata cara pembelaan diri dan rehabilitasi keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

  1. Meninggal dunia.
  2. Mengundurkan diri.
  3. Tidak memenuhi kewajiban membayar iuran anggota berturut-turut selama satu tahun.
  4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi dan/atau Keputusan Organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS CABANG/ANAK CABANG DAN KOMISARIAT

Pasal 6

Dewan Pengurus Cabang/Anak Cabang

  1. Pada wilayah provinsi selain provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki sedikitnya 250 (dua ratus lima puluh) orang anggota dapat dibentuk Dewan Pengurus Cabang.
  2. Dewan Pengurus Cabang ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
  3. Dewan Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat.
  4. Pada wilayah Kabupaten/Kota selain wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki sedikitnya 100 (seratus) orang anggota dapat dibentuk Dewan Pengurus Anak Cabang.
  5. Pembentukan Dewan Pengurus Anak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) di atas tidak dapat dilakukan apabila belum terbentuk Dewan Pengurus Cabang di provinsi tersebut.
  6. Dewan Pengurus Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
  7. Dewan Pengurus Anak Cabang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 7

Dewan Pengurus Komisariat

  1. Pada perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang anggota, dapat dibentuk Pengurus Komisariat.
  2. Pengurus Komisariat diangkat, ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Pengurus Pusat.

BAB III

HIERARKI DAN TATA KERJA ORGANISASI

Pasal 8

Hierarki Organisasi

  1. Dewan Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada Kongres.
  2. Dewan Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat.
  3. Dewan Pengurus Anak Cabang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Cabang.
  4. Dewan Pengurus Komisariat bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 9

Tata Kerja Organisasi

  1. Tata Kerja Organisasi dibuat oleh Dewan Pengurus Pusat.
  2. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.

BAB IV

HAK SUARA

Pasal 10

Hak Suara Dalam Kongres

  1. Yang mempunyai hak suara dalam Kongres adalah peserta Kongres.
  2. Jumlah hak suara masing-masing perangkat organisasi, sebagai berikut: A. Anggota Pengurus Pusat dalam Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara. B. Utusan Pengurus Cabang yang telah ditetapkan sebagai peserta Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara. C. Utusan Pengurus Anak Cabang yang telah ditetapkan sebagai peserta Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara. D. Utusan Pengurus Komisariat, yang telah ditetapkan sebagai peserta Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara. E. Perwakilan Anggota aktif yang telah ditetapkan sebagai peserta Kongres, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 11

Hak Suara Dalam Rapat Kerja Nasional

  1. Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Kerja Nasional adalah peserta Rapat Kerja Nasional.
  2. Jumlah hak suara masing-masing perangkat organisasi, sebagai berikut: A. Anggota Pengurus Pusat dalam Rapat Kerja Nasional, masing-masing memiliki 1 (satu) suara. B. Utusan Pengurus Cabang dalam Rapat Kerja Nasional, masing-masing memiliki 1 (satu) suara. C. Utusan Pengurus Anak Cabang dalam Rapat Kerja Nasional, masing-masing memiliki 1 (satu) suara. D. Utusan Pengurus Komisariat dalam Rapat Kerja Nasional, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 12

Hak Suara Dalam Rapat Pengurus Pusat

Masing-masing anggota Pengurus Pusat memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 13

Hak Suara Dalam Rapat Cabang/Anak Cabang/Komisariat

  1. Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Cabang/Anak Cabang/Komisariat adalah anggota dimasing-masing Cabang/Anak Cabang/Komisariat yang telah ditetapkan sebagai peserta Rapat Cabang/Anak Cabang/Komisariat.
  2. Jumlah hak suara dalam Rapat Cabang/Anak Cabang/Komisariat diatur, sebagai berikut:
    • Anggota Pengurus Cabang/Anak Cabang/Komisariat dalam Rapat Cabang/Anak Cabang/Komisariat masing-masing memiliki 1 (satu) suara.
    • Perwakilan anggota aktif yang terdaftar di Cabang/Anak Cabang/Komisariat bersangkutan, masing-masing memiliki 1 (satu) suara.

BAB V

SAHNYA KONGRES, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

Sahnya Kongres dan Rapat

Kongres, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Cabang/Anak Cabang/Komisariat sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) utusan yang berhak hadir.

Pasal 15

Quorum

Sidang-sidang dalam Kongres, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Cabang/Anak Cabang/Komisariat sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2 ditambah 1) dari jumlah utusan yang berhak hadir.

Pasal 16

Pengambilan Keputusan

  1. Pengambilan keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
  2. Bilamana tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB VI

PESERTA KONGRES DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17

Peserta Kongres

  1. Peserta Kongres terdiri dari: A. Pengurus Pusat. B. Utusan Pengurus Cabang, Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Komisariat. C. Utusan Anggota aktif yang bekerja di perusahaan yang mempunyai kerja sama yang masih berlaku dengan AP2I.
  2. Setiap peserta Kongres sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c di atas, harus membawa surat mandat yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan tempatnya bekerja dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku.

Pasal 18

Peserta Kongres Luar Biasa

Peserta Kongres Luar Biasa sama dengan peserta Kongres.

Pasal 19

Peserta Rapat Kerja Nasional

  1. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari: A. Pengurus Pusat. B. Utusan Pengurus Cabang. C. Utusan Pengurus Anak Cabang. D. Utusan Pengurus Komisariat. E. Para Ketua Departemen.
  2. Para Ketua Departemen yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional tidak mempunyai hak suara.

Pasal 20

Peserta Rapat Pengurus Pusat

Peserta Rapat Pengurus Pusat adalah seluruh anggota Pengurus Pusat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 21

Peserta Rapat Cabang/Anak Cabang/Komisariat

Peserta Rapat Cabang/Komisariat terdiri dari:

  1. Pengurus Cabang/Anak Cabang/Komisariat.
  2. Anggota yang terdaftar di cabang setempat dengan bukti Kartu Tanda Anggota dan Buku Keanggotaan yang sah dan masih berlaku.
  3. Jumlah peserta Rapat Cabang/Komisariat ditentukan oleh Pengurus Cabang/Anak Cabang/Komisariat maksimal 25 orang.

BAB VII

PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 22

Pemilihan Pengurus Pusat

  1. Anggota Pengurus Pusat dipilih, ditetapkan dan disahkan pada sidang Paripurna Kongres.
  2. Tata cara pemilihan, penetapan, pengesahan, disesuaikan dengan Tata Tertib Kongres.

Pasal 23

Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan Pengurus Cabang

  1. Pengurus Cabang dipilih dalam Rapat Cabang.
  2. Berdasarkan ayat (1) diatas, Pengurus Cabang ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
  3. Pengurus Anak Cabang ditetapkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 24

Pengangkatan Pengurus Komisariat

Pengurus Komisariat diangkat, ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

BAB VIII

PERSYARATAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 25

Persyaratan Pengurus Pusat

Persyaratan sebagai anggota Pengurus Pusat adalah:

  1. Warga Negara Indonesia dan masih aktif menjadi anggota AP2I sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tanpa terputus, atau
  2. Pernah aktif menjabat atau duduk dalam kepengurusan Tingkat Pusat atau Cabang atau Komisariat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 26

Persyaratan Pengurus Cabang/Anak Cabang

Persyaratan menjadi Pengurus Cabang/Anak Cabang:

  1. Warga Negara Indonesia dan masih aktif menjadi anggota AP2I yang terdaftar di Kantor Cabang setempat, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tanpa terputus, atau
  2. Pernah aktif menjabat atau duduk dalam kepengurusan Cabang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
  3. Untuk pengurus anak cabang, sebagaimana huruf a dan b ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Pasal 27

Persyaratan Pengurus Komisariat

Persyaratan Pengurus Komisariat:

  1. Warga Negara Indonesia dan masih aktif sebagai anggota AP2I dan tercatat sebagai anggota di Komisariat bersangkutan, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tanpa terputus, dan
  2. Pernah aktif menjabat atau duduk dalam kepengurusan Komisariat bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

BAB IX

RANGKAP JABATAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS

Pasal 28

Perangkapan Jabatan

  1. Pengurus dapat merangkap jabatan di dalam organisasi dengan tata urutan sebagai berikut: A. Wakil-Wakil Ketua Umum dapat merangkap menjadi Ketua-Ketua Departemen; B. Wakil-Wakil Sekretaris Umum dapat merangkap menjadi Sekretaris-Sekretaris Departemen; dan C. Anggota-Anggota Departemen dapat merangkap menjadi Ketua-Ketua Divisi.
  2. Pengurus di setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas tidak dibenarkan merangkap jabatan pada organisasi serikat pekerja/serikat buruh lain yang sejenis.

Pasal 29

Pergantian Pengurus Antar Waktu

  1. Pergantian Pengurus antar waktu disemua tingkatan dapat dilakukan dari anggota pengurus yang ada.
  2. Tata cara pelaksanaan pergantian pengurus antar waktu sesuai butir 1 (satu) tersebut di atas, ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 30

Uang Pangkal dan Iuran Anggota

  1. Uang pangkal dan Uang Iuran Anggota merupakan sumber dana operasional organisasi.
  2. Mekanisme dan tata aturan Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota diatur selanjutnya dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 31

Penggunaan Keuangan Organisasi

  1. Uang Pangkal, Iuran Anggota dan dana-dana lain yang diterima oleh setiap tingkatan organisasi disimpan dalam rekening bank atas nama Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia.
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi ditingkat nasional dibuat dan disusun oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Rapat Pengurus Pusat.
  3. Pengelolaan keuangan di kantor pusat AP2I diatur oleh Bendahara Umum.
  4. Tata aturan dan prosedur penggunaan keuangan organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
  5. Tahun anggaran AP2I, dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya.

Pasal 32

Pengelolaan Keuangan Pengurus Cabang

  1. Pengelolaan keuangan ditingkat Cabang diatur, sebagai berikut: A. Uang Pangkal, Iuran anggota dan dana-dana lain yang diterima oleh Pengurus Cabang disimpan dalam rekening bank atas nama Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia. B. Pengurus Cabang melaporkan pengelolaan keuangannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Pengurus Pusat. C. Pengelolaan keuangan Cabang diselenggarakan sesuai program Cabang yang mengacu dari program umum organisasi secara nasional.
  2. Pengelolaan keuangan di tingkat Anak Cabang akan diatur setelah Anak Cabang tersebut terbentuk dengan keputusan pengurus pusat.

BAB XI

KESEKRETARIATAN

Pasal 33

  1. Sekretariat Kantor Pusat dipimpin oleh Sekretaris Umum.
  2. Dalam melaksanakan tugas-tugas administratif Sekretariat Kantor Pusat, Sekretaris Umum dibantu oleh Wakil Sekretaris Umum.
  3. Untuk pelaksanaan kegiatan operasional teknis, Pengurus Pusat dapat membentuk Departemen yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum.
  4. Pembentukan Departemen sebagaimana dimaksud Ayat (3) diatas wajib dilaporkan oleh Pengurus Pusat dalam Rapat Kerja Nasional untuk mendapat pengesahan.
  5. Tata kerja dan pembagian wewenang tugas departemen-departemen ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
  6. Ketentuan lebih lanjut menyangkut departemen-departemen diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi dan/atau Keputusan Organisasi.

Ditetapkan di: Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Pada Tanggal: 01 Mei 2021.

X
Open chat
Hubungi Kami